Kam. Agu 22nd, 2019

Area Konservasi Alam TNGHS

Wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS ) II yang merupakan area konservasi alam sebagai lawasan resapan hujan yang berada di wilayah Kabupaten Bogor.

Kawasan konservasi alam Taman Nasional Gunung Halimun Salak, tidak hanya sebagai kawasan resapan hujan , akan tetapi juga di kenal oleh masyarakat sekitar kabupaten Bogor dan masyarakat di luar wilayah kabupaten Bogor, seperti Jakarta, Depok Tangerang , Bekasi bahkan wilayah di luar dari wilayah provinsi jawa barat, sudah sangat populer dengan julukan wisata alam panorama Gunung Halimun Salak.

Namun dengan banyaknya bangunan – bangunan yang lebih menyerupai vila serta bangunan berupa kedai kuliner yang berdiri di kawasan TNGHS tersebut lebih banyak berdiri dengan bangunan permanen.

Hal ini tentunya sangat memprihatinkan bagi kita bersama, jika kawasan Taman Nasional yang seharusnya lebih mengedepan kan ekosistem alam baik dalam melestarikan lingkungan hidup flora dan fauna yang merupakan endemik hutan tropis Gunung Halimun Salak, harus tergerus keberadaannya dengan semakin maraknya bangunan – bangunan yang berdiri di kawasan tersebut, kian lama kian bertambah jumlahnya.

TNGHS II, di kawasan Gunung Salak tersebut telah di berlakukan sistim zonasi, hal ini disampaikan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (KB.TNGHS)II,”Ir. Awen Suparnata, ” Taman nasional itu kan dikelola melalui zonasi, ada zona inti,rimba,pemanfaatan,tradisonal,khusus dan zona yang lain nya “.

Menyoal banyak nya mengenai keberadaan berdirinya bangunan yang terdapat di kawasan tersebut, kalau lah betul bangunan tersebut berdiri di atas kawasan zona Inti,sangat lah bertentangan dengan kepungsian pokok sebagai selain menjaga,melindungi dan mengembangkan hayati juga sebagai resapan air utama di wilayah Kabupaten Bogor. Seperti hal nya yang di sampaikan Ir. Awen “zonasi inti itu hanya boleh dilakukan untuk kepentingan penelitian,karna disitu kita menganggap wilayah yang betul-betul pirgin(perawan) kemudian potensi keaneka ragaman hayati nya juga tinggi dan yang paling utama sebagi pelindung dari keanekaragaman hayati contohnya kita punya species yang ada 3 jenis,macan tutul,oa jawa, sama elang jawa, nah kalau zona intinya rusak kemana dia cari makan”, tuturnya.

Melihat di situasi kini baru hitungan hari saja tidak turun hujan saja,kekeringan melanda hampir semua wilayah di kabupaten Bogor. Hal itu menunjukkan Taman Nasional gagal dalam melindungi ekologinya sendiri.

Di tambah lagi dengan adanya plang Himbauan di wilayah tersebut ternyata menuai tafsir berbeda (Multi tafsir) dari pihak tertentu,sehingga celah tersebut dijadikan kesempatan oleh oknum masyarakat bersama pemangku kebijakan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Semestinya Taman Nasional tegas dalam bersikap dengan tetap mengambil jalur hukum agar perusakan alam itu bisa dihentikan,sesuai yang disampaikan oleh Ir. Awen Supranata sebagai Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (KB.TNGHS)II
Ir. Awen “kalau sudah yang namanya di jona inti, mau gak mau, suka gak suka, kita harus kembali ke aturan yng berlaku,contoh nya uu no 5 thn 1990 terus uu no.41 itu semua harus kita tegakkan,”pungkasnya

Hingga kini Diduga Sebanyak 276 orang oknum baik masyarakat sekitar kawasan maupun masyarakat pendatang (pengusaha) dari luar masyarakat kawasan (TNGHS) menguasai lahan seluas 256,7 hektare di kawasana Lokapurna, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Kabarnya Mereka antara lain terdiri atas pensiunan jenderal, politikus, dan pesohor serta para pengusaha.

Pabila benar kawasan tersebut masuk ke dalam zona inti Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yang seharusnya kawasan tersebut hanya di pungsikan sebagai lahan pertanian dan perternakan, dan tidak boleh dijadikan tempat bangunan permanen berupa penginapan ataupun restoran, villa yang di komersilkan mapun digunakan untuk kepentingan pribadi orang perorang.

Bangunan Villa,Ruko dan sejennisnya semakin banyak berdiri dan tumbuh berkembang dari waktu ke waktu di kawasan resapan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), parahhnya lagi walau bangunan tersebut tidak memiliki dokumen perizinan mendirikan bangunan (IMB),Pemkab Bogor tak berdaya dibuatnya,buktinya hingga kini tak mapu untuk berbuat tegas bahkan walau hanya menyentuh saja .

Hal lain, menjamur nya bangunan tersebut sangat jelas tidak memberikan efek terhadap pendapatan Asli Daerah,walau di komersilkan oleh pemiliknya

Reporter:

A.Hidayat

Pol PP Kecamatan Cibinong – Sidak Depot Air Isi Yang Diduga Ilegal

Sat-Pol -PP Kecamatan Cibinong Akan Layangkan Surat Teguran

Cibinong,Bogor -Berita3News.com

Terkait pemberitaan dan penemuan media yang mendapatkan infonformasi dari masyarakat, prihal depot air isi ulang yang di duga ilegal dan melakukan pemboran air secara langsung melalui jetpom.

Usaha depot air isi ulanh tersebut ternyata tidak memiliki izin pengolahan air isi ulang yang digunakan untuk di komsumsi secara langsung oleh masyarakat tampa melalui proses pemasakan air.

Pengeboran air tanah yang di lakukan oleh pelaku berinisial (A) ternyata tidak memiliki satu lembarpun izin yang di terbitkan baik dari pemkab Bogor, maupun dari BP.POM.

Air sumur yang di sedot secara langsung tampa melakukan proses seterilisasi maupun melakukan kajian kandungan air mineral dari berbagai kandungan air tersebut.

Pelaku usaha (A) dalam pratek nya ternyata telah berani melakukan penjualan air tersebut kemasyarakat melalui truk – truk tanki yang mendiatribusikan nya ke terminal galon air isi ulang tersebut dan komirsilkan.

Menindak kasus depot air isi ulang yang kuat diduga ilegal ini Satuan-polisi pamong praja kecamatan Cibinong, langsung melakukan sidak kelokasi depot air isi ulang tersebut melalui kasie trantib Kecamatan Cibinong pada Senin 29 /Juli /2019, maka pada Selasa 30/Juli /2019

Kasie Trantib memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengecekan pada lokasi usaha dan pengeboran air tanah tersebut.

Berdasarkan hasil pengecekan pada lokasi yang dilakukan anggotanya tersebut , kasie trantib Kecamatan Cibinong ,” Handoyo, menyampaikan pada media,” Sudah di tanyakan kepada pemiliknya ,rencana akan di urus izin-izinnya , dan menurut informasi pemilik usaha ,pernah tertipu saat mengurus surat-surat izinnya ,walaupun demikian pihaknya akan tetap melayangkan surat teguran secara tertulis ,”Ujarnya melalui Aplikasi whastApp rabu 31/juli/2019.

Reporter:

RB

Lagi lagi Kasus Pemenang Lelang Proyek Pemkab Bogor

Lagi – lagi kasus pemenang tender
lelang proyek rehabilitasi bangunan sekolah SDN 02 Iwul Parung, yang diduga menggunakan alamat palsu.

BOGOR – Berita3News.com

Hasil penelusuran tim PWRI Kabupaten Bogor beberapa waktu yang lalu kembali menemukan perusahaan pemenang lelang
rehabilitasi bangunan sekolah bertingkat ruang kelas SDN 02 Iwul Kecamatan Parung.

yang dimenangkan oleh CV. Ranto Indah Putra. Yang belamat di Jalan Raya Dago No 10 Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga beralamat palsu.

Pasalnya, saat disambangi wartawan /tim , sang pemilik rumah sama sekali tidak tahu menahu dengan perusahaan yang menggunakan alamat tempat tinggalnya.

“Nggak ada CV yang dimaksud (Ranto Indah Putra), ini rumah saya sendiri dan sehari – hari kerja saya dagang di pasar di Jakarta. Pokoknya saya tidak merasa punya perusahaan,”ucap Roni kepada wartawan/tim . Kamis (27/6/2019)

Hal serupa juga di tegaskan oleh Ketua Rt04 Rw04 yang bernama Hendi , yang sudah menjabat selama 4 tahun, bahwa belum pernah ada yang datang untuk minta surat ijin atau laporan kalau mau buat perusahaan disini,”kata dia.

Sumber:
(Tim/PWRI)

BOS Mendanai 13 Komponen

Ini Yang Harus Di Pahami Dan Di Lakukan Pihak Sekolah Dengan BOS dalam menggunakan dana BOS

Bogor – Berita3News.com

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Tujuan khususnya adalah untuk membebaskan pungutan meringankan beban siswa. Semua sekolah yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) menerima dana BOS.


Ingat! BOS Dilarang Digunakan Untuk Berikut Ini Dana Bos yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya untuk tingkat SD: Rp 800.000,-/siswa/tahun dan Tingkat SMP: Rp 1.000.000,-/siswa/tahun. Dana BOS disalurkan setiap 3 bulan (periode triwulan), yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Berikut 13 komponen yang bisa dibiayai dari dana BOS:

  1. Pengembangan Perpustakaan Biaya untuk pengembangan perpustakaan minimal 5% dari anggaran operasi sekolah. Prioritas utama adalah membeli buku teks pelajaran sesuai kurikulum yang digunakan sekolah, baik pembelian buku yang baru, mengganti yang rusak, dan membeli kekurangan agar tercukupi rasio satu siswa satu buku. Buku teks yang dibeli adalah yang telah dinilai dan ditetapkan HET-nya oleh Kemdikbud. Komponen ini juga bisa untuk membeli buku pengayaan dan referensi untuk memenuhi SPM. Selai itu, untuk langganan koran, majalah/publikasi berkala yang terkait pendidikan (offline/online), pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan, peningkatan kompetensi pustakawan, pengembangan database perpustakaan, pemeliharaan perabot perpustakaan, pemeliharaan & pembelian AC perpustakaan. 2. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Semua jenis pengeluaran dalam rangka PPDB dan pendataan Dapodikdasmen. Penggandaan formulir Dapodikdasmen, biaya pemasukan, validasi, update dan pengiriman data. Yang dapat dibayarkan untuk kegiatan ini adalah: bahan habis pakai (ATK), sewa internet (warnet), upload data secara online tidak dapat dilakukan di sekolah. Biaya transportasi, apabila upload data secara online tidak dapat dilakukan di sekolah. Honor operator Dapodikdasmen.

Kebijakan pembayaran honor untuk petugas pendataan di sekolah adalah sebagai berikut:
Kegiatan pendataan Dapodikdasmen diusahakan untuk dikerjakan oleh tenaga administrasi yang ada di sekolah, sehingga sekolah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan untuk pembayaran honor bulanan. Apabila tidak ada tenaga administrasi yang berkompeten, sekolah dapat menugaskan tenaga operator lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai dengan waktu pekerjaan (tidak dibayarkan honor rutin bulanan).

Standar honor operator Dapodikdasmen mengikuti standar biaya, atau ketentuan dan kewajaran yang berlaku di daerah sesuai dengan beban kerja. Dana BOS juga dapat untuk pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan. 3. Pembelajaran dan Ekstrakurikuler Membeli alat peraga IPA di tingkat SD; Mendukung penyelenggaraan PAKEM di SD; Mendukung penyelenggaraan Pembelajaran Kontekstual di SMP; Pengembangan pendidikan karakter/ penumbuhan budi pekerti; Pembelajaran remedial dan pengayaan; Pemantapan persiapan ujian; Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan PMR; Usaha Kesehatan Sekolah (UKS); Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah anak; Biaya lomba yang tidak dibiayai pemerintah/ pemda Honor mengajar tambahan di luar jam mengajar dan transportnya. 

Reporter:

RB

Cience Of Law LSM Kampak Mas RI

Berita3News.com

LBH DPP LSM KAMPAK MAS RI DIKLAT KE ORGANISASIAN DALAM ILMU HUKUM(THE SCIENCE OF LAW)

Jakarta.

Dalam rangka silaturahmi Dan memperkuat organisasi DPP LSM KampakMas RI Dan LBH LSM Kampak mas RI mengadakan PelatihanHukum:’LEGAL OPINI, Yang diprakarsai oleh Ketua Umum LSM Kampak Mas RI Bapak,” Macindy Praditha, Dan Direktur LBH Kampak Mas RI Bapak,” Rahmat Aminudin SH, Yang di adakan di Green Lake City Duri kosambi Cengkareng Jakarta pada tanggal 28 Juli 2019. Pukul 13. Wib.s/d selesai.

Dalam Pelatihan Hukum Legal Opinion ini diharapkan para peserta untuk mendapatkan pemahaman serta Solusi Hukum atas permasalahan Yang sering dialami Masyarakat, Yang kerap meminta pendapat Hukum kepada orang Yang ahli Hukum, bahkan tidak jarang masyarakat meminta pendapat Hukum kepada mahasiswa/sarjana Hukum Yang dianggap mampu. Mengingat begitu pentingnya Legal Opinion dalam membantu menyelesaikan permasalahan Hukum Yang sering terjadi di masyarakat, maka dipandang perlu bagi setiap masyarakat/anggota LSM LBH Kampak Mas RI untuk memiliki Skill/keahlian menyusun Legal Opinion sebagai bentuk pertanggung jawaban Moralnya ketika terjun di tengah masyarakat Dan dapat membantu permasalahan Hukumnya dengan Memberikan pemahaman dalam pendampingannya secara Legal Opini terkait proses serta tata cara menyusun Legal opinion.

Dalam kesempatan Pelatihan Hukum tentang Legal opinion sebagai Ketua Umum Kampak Mas, ” Macindy praditha. Dalam sambutan serta arahannya menegaskan ,” di gelarnya acara pelatihan ini ,agar supaya tidak Salah dalam memahami permasalahan Hukum ini,” Ujarnya ,

Sementara dalam kesempatan yang sama Direktur LBH LSM Kampak Mas republik indonesia (RI ) Rahmat Aminudin SH dan juga sebagai Pembicara kembali menegaskan,”
” Bahwa arah dan maksud serta tujuan acara ini Demi kemajuan dari pada paralegal LBH LSM Kampak Mas memahami setiap permasalan Yang sering dihadapi masyarakat ,” tandas .

Lebih lanjut lagi ketua dewan pimpinan daearah (DPD ) jawa Barat , Muhamad Wahidin. S.H juga memberikan tambahan materi tentang hukum perbankkan.

Selain itu juga hadir sebagai narasumber penyampai materi tentang pelatihan hukum legal opinion di antaranya , Budiman Darwin Siagian. SH., MH., M. M., C.L.A tentang pemahaman serta daya dan /atau tupoksi Legal Opinion itu sendiri .

Reporter:


(Rony/Wahid/Niko)

Diduga Usaha Air Isi ulang Tak Memiliki Izin

Berita3News.com

Di Duga Usaha Jual Beli Air Isi Ulang Tak Berizin

Cibinong – Bogor

Air merupakan sumber kehidupan bagi mahluk hidup

Kehadiran pelaku badan usaha yang bergerak dalam penyedia layanan air bersih, baik yang digunakan untuk komsumsi oleh manusia secara langsung maupun penggunaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga sehari – hari.

Semakin maraknya usaha dalam bidang penyedia layanan air mineral berupa air isi ulang di berbagai wilayah di Indonesia yang di perdagangkan sebagai air minum . Penggunaan air yang secara langsung di komsumsi manusia harus benar – benar terkontrol sterilisasi kandungan air mineral tersebut baik yang berupa air yang berasal dari sumber mata air pegunungan maupun sumber air yang di dapat melalui explortasi air tanah yang merupakan sumber utama bagi penggunaan air tersebut.

Dugaan penggunaan air tanah yang dilakukan melalu explorasi melalui penyedotan air tanah secara langsung dengan menggunakan pompa air dalam sekala besar, harus memiliki perizinan yang melegalkan usaha tersebut, tentunya harus melalui proses penelitian untuk membuktikan kandungan air tersebut dinyatakan aman untuk digunakan sebagai air yang digunakan secara langsung tampa harus memasaknya /komsumsi.

Penggunaan air tanah yang di dapat melalui penyedotan secara langsung dari dalam tanah harus mengacu beberapa hal yang menyatakan air tanah tersebut aman untuk di komsumsi secara langsung, tampa proses memasak air terlebih dahulu sebelum di komsumsi secara langsung.

Pasal nya masih banyaknya pengusaha air isi ulang yang melakukan penjualan air isi ulang tersebut tidak melalui proses perizinan dan kajian riset melalui laboratorium dalam meneliti sumber air tersebut dari kandungan mineral yang terdapat dari air tersebut , yang diperjual belikan kepada masyarakat banyak sebagai komsumsi air minum.

Semakin maraknya usaha air isi ulang yang marak bermunculan di beberapa titik di Kecamatan Cibinong , salah satunya patut di duga tidak berizin dan tidak memiliki kajian laboraturium yang menyatakan kandungan air tersebut aman untuk di komsumsi secara langsung.

Keberadaan tempat penyedotan air tanah yang terdapat di jalan tengah , Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang di jalankan oleh salah seorang ketua RT yang bernama (A) diduga menggunakan sumber air tanah sebagai bahan baku air isi ulang tersebut.

Berdasarkan informasi yang di dapat dari seorang masyarakat setempat yang enggan meyebutkan namanya, telah memberikan keterangan bahwa depot air isi ulang tersebut tidak memiliki izin penggunaan air.

Berdasarkan informasi yang didapat media langsung melakukan penyelusuran ke lokasi depot air isi ulang tersebut yang diduga ilegal.

Pemilik depot air isi ulang yang berinisial (A) sebagai pemilik usaha tersebut pada selasa 24/juli sekira pukul 19:58 wib.

Kepada media pemilik depot isi ulang yang juga sebagai ketua Rukun Tetangga (RT) saat di konfirmasi di kediamannya sekaligus tempat usahanya menyampaikan ,” ya usahanya paling 4 -sampai 5 tangki sehari semalam karena kita mendapatkan air melalui proses an penyedotan langsung dari dalam tanah, gitu jadi gak banyak sampai puluhan tangki karenakan kita nyedot air dulu , ya sich gak wajar ,” Ucapnya.

“Dan waktu itu saya pernah pak ngurus izin dengan seseorang tapi saya di tipu pak 5 juta ,dia bilang sini saya urus izinnya kita mau gitu aja ,jadi bingung ,ya kalau usaha ini mundur maju ya pak gak begitu lama , dan saya jual satu tangkinya Rp 40.000 pak demi Alloh ,ya kalau dia jual Rp 325.000 , ya dia mungkin buat ini dan itu ,ini pak saya ini awalnya buat isi kolam waktu yang ada di Citayem ,begitu di liat airnya bagus ya jadi keterusan sampe sekarang ,lagian di sini sodara semua gak ada yang protes saya ,ya kira-kira sudah berjalan 5 bulan pak ,terus sekarang saya harus gimana , ya namanya saya usah pak , kalau kira -kira bapak bisa bantu saya ,ya namanya kita usaha seperti ini saya gak jual mahal ,kalau memang bapak bisa bantu saya , karena banyak sih pak yang suka dateng kesini temen-temen saling kordinasi aja , saya gak apa-apa namanya saya usaha ,
bapak juga wajar yang penting saya tau bapak dari mana jadi saya juga enak bicaranya ,” Ungkapnya lagi.

Sementara itu humas perusahaan daerah air minum ( PDAM ) tirta kahuripan Kabupaten Bogor Agus Ryanto ketika di konfirmasi akan hal tesebut secara singkat menjelaskan ,” Harus ada izin dari pemerintah daerah termasuk pengeborannya ,” Terangnya via whastApp. 24/juli/2019 sekira pukul 15:45.

Meninjak lanjuti peraturan pemerintah melalu keputusan kementrian Sumber Daya Air Dan Mineral

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA .NOMOR 121 TAHUN 2015
TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan,
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.
Mengingat:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
    1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046).
    Menetapkan:
    MEMUTUSKAN:
    PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR.
    BAB I
    KETENTUAN UMUM
    Pasal 1
    Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
  3. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
  4. Air adalah semua Air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang
    berada di darat.
  5. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di
    bawah permukaan tanah.
  6. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan
    manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
  7. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.

Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

  1. Air Minum adalah Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi
    syarat kualitas baku mutu Air Minum dan dapat langsung diminum.
  2. Pengairan yang selanjutnya disebut Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan,
    melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air,
    pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
  3. Pengusahaan Sumber Daya Air adalah upaya pemanfaatan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan
    usaha.
  4. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Sumber Daya Air
    Permukaan untuk melakukan kegiatan usaha.
  5. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Air Tanah untuk
    melakukan kegiatan usaha.
  6. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam pemberian izin.
  7. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan
    anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang be , yang
    batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang
    masih terpengaruh aktivitas daratan.
  8. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah
    Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2 (dua
    ribu kilo meter persegi).
  9. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian
    hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
  10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
    Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
    memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  12. Pengelola Sumber Daya Air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan
    Sumber Daya Air.
    Pasal 2
    (1) Pengusahaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip:
    a. tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas Air;
    b. perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air;
    c. kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;
    d. pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak;
    e. prioritas utama pengusahaan atas Air diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan
    usaha milik daerah; dan
    f. pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah kepada usaha
    swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud
    pada huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air. Dan seterusnya yang tertuang dalam keputusan kementrian Sumber Daya Air Dan Mineral .

Reporter:

RB

7 Persyaratan Utama Bagi Pengusaha Pengembang Perumahan

Sarana perumahaan merupakan kebutuhan yang paling utama bagi manusia selain kebutuhan sandang dan pangan.

Kebutuhan akan rumah bagi kita merupakan keharusan yang tidak dapat di lakukan tawar menawar lagi.

Pasalnya masyarakat awam masih banyak yang belum mengetahu lenih jauh bahwa untuk sebuah perusahaaan yang bergerak di bidang perumahan / proferty atau lebih populer dengan nama developer.

Untuk membuka usaha di sektor perumahan ada 7 hal utama yang harus dilakukan dalam proses perizinan tersebut.

Diantaranya jenis izin pembangunan. Peraturan perizinan tentang perumahan di masing-masing daerah tentu berbeda-beda.

7 jenis perizinan yang harus dipersiapkan oleh perusahaan swasta yang bergerak di bidang developer perumahan.

Bisnis developer rumah atau jenis properti lainnya, dimulai dari membeli tanah sampai dengan membangun dan memasarkan proyek.

Proyek yang dipasarkan harus bersinggungan dengan peraturan, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, menteri, dan daerah.

Rupanya hingga kini pun masih banyak orang yang membeli rumah ke developer.

Terutama, mereka yang tinggal di wilayah padat dan perkotaan.

Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab utama mengapa masyarakat lebih suka memilih untuk menggunakan jasa developer sebagai penyedia produk perumahan.

Pengembang/developer harus memiliki izin untuk bisa melakukan kegiatan sebagai developer rumah.

Ada 7 perizinan yang harus ditempuh bagi pelaku pebisnis di sektor perumahan/developer diantaranya:

Sebagai berikut izin-izin yang harus dilakukan oleh pengembang/developer perumahan

  1. Izin Prinsip (IP)

Izin ini dikeluarkan oleh BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).

Izin prinsip berisi persetujuan prisip bahwa lokasi yang kamu ajukan disetujui atau diberi izin untuk dibuat bangunan atau perumahan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Sebelum mendapatkan izin ini, kamu wajib menyampaikan proposal kemudian diuji oleh BAPPEDA dalam siding, komisi terkait dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Lurah, camat serta tokoh masyarakat seringkali diundang untuk menghadiri sidang.

2. Izin Pemanfataan Tanah (IPT)

IPT (Izin Pemanfaatan Tanah) merupakan syarat lain yang harus kamu urus.

Syarat IPT terdapat dalam izin prinsip.

IPT atau di daerah seringkali disebut IPPT (Izin Perubahan Tanah/Izin Perubahaan pemanfaatan Tanah) dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

IPT juga memuat penggunaan tanah dari pekarangan menjadi perumahan.

3. Izin Siteplan

Izin site plan atau pengesahan site plan adalah syarat yang harus dilampirkan dalam izin prinsip.

Diterbitkan oleh Dinas Kimpaswil (Permukiman, Prasarana, dan Sarana Wilayah).

Site plan yang telah kamu rancang dalam suatu perencanaan lahan wajib disahkan oleh lembaga terkait.

Kimpaswil akan memeriksa apakah susunan atau komposisi lahan yang ditujukan untuk kepentingan komersial dengan lahan fasilitas umum sudah sesaui ketentuan.

Apabila sudah, maka pengesaha site plan tidak akan terkendala masalah.

4. Izin Pell Banjir

Izin ini dikeluarkan Oleh Dinas Kimpraswil.

Terkait dengan rekomendasi ketinggian kawasan dari titik tertinggi banjir rata-rata di daerah tersebut.

Tujuannya agar lokasi kamu bebas banjir.

5. Izin Pengeringan

Jika lokasi kamu bersertifikat sawah, maka kamu wajib mengurus izin pengeringan.

Meskipun fisik sawah sudah beruapa perkarangan.

Izin ini diterbitkan oleh dinas pertanian setempat.

6. Izin Ketinggian Bangunan/Gedung

Jika properti yang hendak kamu bangun berdekatan dengan landasan udara pesawat terbang (bandara), kamu wajib untuk mengurus izin tambahan ini yang lebih di kenal dengan nama izin : Recana Ketinggian Bangunan (RKT) izin dapat di urus ke Dishub dan Bandara terdekat baik bandara yang bersipat umum/public airport ataupun bandara militer

Izin ini dikeluarkan oleh pengelola bandara setempat.

Terdapat batas ketinggian bangunan untuk radius tertentu di kawasan seputaran bandara.

Bahkan, apabila lokasi kamu merupakan daerah yang merupakan jalur lurus turunya pesawat, kamu akan mengurus dan mendapatkan izin ini.

7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Antrian perizinan yang kelihatan panjang akan berujung pada turunya IMB.

Terdapat 2 macam IMB yakni, IMB induk dan IMB pecah.

Prinsip dasar IMB induk adalah IMB yang dikeluarkan untuk pemilik lahan induk, sedangkan IMB pecah adalah IMB yang sudah diatasnamakan konsumen.

IMB dikeluarkan oleh Dinas Kimpraswil atau Dinas Cipta Karya atau bisa juga dikeluarkan ioleh dinas satu atap, bahkan kelurahan atau kecamatan setempat juga berwenang.

Peraturan ini berbeda-beda di masing-masing setiap daerah.

Bagi masyarakat umum atau masyarakat awam yang belum mengetahui jika pengusaha perumahan/ developer ini memiliki izin – izin tersebut, dapat di ketahui dari pasilitas sarana yang ada di dalam area kawasan komplek perumahan tersebut dengan lebih memperhatikan 2(dua) faktor berupa:

2. KDB lahan yang di bangun oleh pengembang harus ada dalam prosentase kecukupan lahan yang ada, seperti perbandingan 100% luas lahan yang ada di kurangi dengan pasilitas KDB 40% lahan yang mencakup ruang sarana fasos/fasum berupa ruang terbuka hijau atau taman yang ada di dalam kawasan perumahan, sarana bermain, sarana tempat ibadah dan bangunan sosial yang bersifat umum bagi penghuni perumahan tersebut dan fasilitas sarana jalan/row yang mencukupi standart jalan yang telah diatur dalam perda di setiap daerah, hal ini guna memberikan ruang yang cukup jika sesuatu hal terjadi di dalam kawasan komplek perumahan tersebut, seperti ukuran badan ruas jalan komplek yang dapat di lalui kendaraan pemadam kebakaran dan sejenisnya , dalam mengantisifasi bencana alam jika terjadi, sehingga dapat dengan cepat dilakukan tindakan atau epakuasi di wilayah komplek perumahan tersebut.

Dan masyatakat yang telah memiliki perjanjian kepemilikan rumah baik yang di dapat melalui proses kredit KPR atau pembelian rumah dalam bentuk cash/tunai. Harus menanyakan kepada pihak pengembang akan lahan sarana pemakaman yang di peruntukan bagi masyarakat penghuni komplek perumahan tersebut.

Penulis :

A.Hidayat

Rencana Pembangunan Underpass Di Bojonggede Kabupaten bogor

Insert- Ilustrasi gambar Proyek Underpass

Berita3News.com

Bogor

Rencana planning pembangunan jalan layang Underpass sebagai solusi pemecah kemacetan di wilayah Bojonggede Kabupaten Bogor.

Pemkab Bogor harus siap mengalokasikan anggaran pembangunan tersebut yang membutuhkan anggaran lebih dari Rp10 miliar rupiah.

Untuk memecah mata rantai kemacetan di jalur jalan raya Bojonggede menuju arah cilebut Bogor dan arah sebaliknya yang menghubungkan Bojonggede menuju kota adminitratif Depok.

Jalan Raya Bojonggede Kabupaten Bogor

Titik kemacetan yang terjadi di jalur jalan raya bojonggede dan jalan raya Citayam dan jalan raya Cilebut semua tersimpul di setiap perlintasan di 3(tiga) stasiun kereta tersebut.

untuk menghilangkan pintu perlintasan kereta api di 1(satu) titik stasiun. Antara stasiun Bojonggede dan stasiun Citayam ini, pemkab Bogor seharusnya dapat lebih mengkaji lebih dalam lagi dalam memutuskan solusi yang akan di ambil.

Pasalnya solusi memecah mata rantai bukan hanya diandalkan dengan akan dibangunnya sarana jalan jembatan flyover/underpass, sebagai jalur antisipasi titik pengurai kemacetan lalulintas, melainkan ada faktor lain yang menjadi pusat permasalahan kedua,” yaitu solusi dalam permasalahan penanganan bangunan yang ada di sekitar jalan tersebut yang patut dan harus di kaji bahwa banyaknya bangunan yang berdiri di hadapan jalan raya Bojonggede yang di duga lahan sebagian arah yang membelakangi bangunan tersebut merupakan lahan inspeksi Dinas SDA, yang memang telah berubah pungsinya selama puluhan tahun.

Ketidak tegasan pemerintah pusat maupun daerah dalam menertibkan bangunan tersebut sejak bangunan yang awal hanya berdiri beberapa bangunan saja, namun dikarenakan tidak dilakukan penimjauan dalam pengawasan atas lahan tersebut, yang telah berubah pungsi dari lahan inpeksi Dinas SDA, hingga puluhan tahun sampai akhirnya bangunan tersebut berdiri puluhan jumlahnya di lahan tersebut.


Penghilangan palang pintu kereta api diperlintasan penghubung perumahan Gaperi yang memang sering memakan korban jiwa ini dianggab ilegal baik oleh PT. KAI mapun pemkab Bogor, pintu perlintasan sebidang Kereta Rel Listrik (KRL) di Kecamatan Bojonggede yang kemudian dibangun flyover atau underpass. Anggaran Rp10 miliar tersebut nantinya dipergunakan untuk pembebasan lahan yang berada di antara jalur yang akan di bangun sarana flyover.

BPTJ yang akan membenahi permasalahan palang pintu perlintasan yang terdapat di stasiun kereta api Bojonggede ini, dengan menghapus perlintasan sebidang di Bojongggede ini.

Pemkab harus melakukan kajian baik utilitas transpotasi dan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED)-nya.

Pemkab Bogor dalam rencana pembangunan flyover tersebut harus menggelontorkan anggaran sebesar 10 miliar rupiah lebih dalam pembiayaan pembangunan proyek flyover dan kemudian ada berapa kebutuhan dana yang harus di keluarkan biaya pembebasan lahannya.

BPTJ harus lebih jauh meninjau lokasi rencana pembangunan underpass atau fly over tersebut agar proyek infrastruktur flyover tersebut menjadi proyek tepat guna dan episien dalam pembiayaan yang menggunakan uang rakyat tersebut.

Reporter:

A.Hidayat

Pergantian Jabatan Ketua DPD KAI Provinsi Banten

DPD KAI Banten Punya Nahkoda Baru
APDKPRI Ucapkan Selamat

Aliansi Pengawal Demokrasi dan Kebijakan Pelayanan Publik Republik Indonesia (APDKRI) mengucapkan selamat atas terpilihnya Damsik sebagai Ketua DPD Provinsi Banten Kongres Advokat Indonesia (KAI) periode 2019-2024. Damsik terpilih sebagai nahkoda baru menggantikan ketua sebelumnya Tony Sastra Jaya.

Kegiatan pelantikan sendiri berlangsung di Great Western Resort, Tanggerang pada Jumat (26/7/2019).

“Selamat atas terpilihnya Damsik sebagai ketua baru. Semoga mampu menjadi penegak hukum yang bijak,” kata Ketua APDKPRI, Ruby Falahadi.

Tak hanya itu, menurutnya, sebagai ketua baru, Damsik harus mementingkan kemanusiaan dan membela masyarakat yang kurang mampu, khususnya bagi warga yang tengah terjerat dalam proses hukum. “Fiat justitia ruat coelum atau fiat justitia pereat mundus. Artinya, sekalipun esok langit akan runtuh atau dunia akan musnah, keadilan harus tetap ditegakan,” pesannya.

Reporter:

A.Hidayat

Maraknya Bangunan Yang Berdiri Di Kawasan Konservasi Alam Taman Nasional Gunung Halimun Salak – Pamijahan Kabupaten Bogor

Wisata Alam yang berada di wilayah kabupaten Bogor, terus mendapatkan perhatian dari berbagai media massa cetak dan media elektronik/ online.

Pasalnya keputusan pengelola Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) mengenai keputusannya mengenai keberadaan bangunan bangunan yang terdapat di kawasan konservasi alam / kawasan resapan air ini terus di suarakan oleh pengelolah kawasan konservasi alam Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS).

Kesempatan kepada para pemilik vila liar di kawasan itu untuk mengurus izin pariwisata alam sungguh keliru.

Hal itu menunjukkan kekalahan Taman Nasional dalam melindungi ekologinya sendiri.

Pemilik vila liar kini memiliki peluang hukum untuk melegalkan pelanggaran hukum yang mereka lakukan, yaitu mendirikan bangunan di lahan konservasi. Semestinya pengelola Taman Nasional tetap mengambil jalur hukum agar perusakan alam itu bisa dihentikan.

Sebanyak 276 orang baik masyarakat sekitar kawasan maupun masyarakat pendatang (pengusaha) dari luar masyarakat kawasan (TNGHS). Ternyata menguasai lahan seluas 256,7 hektare di kawasan Lokapurna, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Mereka antara lain terdiri atas pensiunan jenderal, politikus, dan pesohor serta para pengusaha.

Insert- Puluhan bangunan vila yang diduga tidak memiliki izin IMB
Plang himbauan Pemkab Bogor yang terpampang di lokasi lahan konsevasi alam (TNGHS)

Padahal kawasan tersebut masuk dalam zona kawasan inti Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yang seharusnya kawasan tersebut adalah milik negara, dan tidak boleh dijadikan tempat bangunan permanen berupa penginapan ataupun restoran, villa yang di komersilkan mapun digunakan untuk kepentingan pribadi orang perorang.

Bangunan berupa Villa dan sejennisnya semakin marak berdiri dan tumbuh dari waktu ke waktu di kawasan resapan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), parahhnya lagi bangunan tersebut tidak memiliki dokumen perizinan mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemkab Bogor.

Bangunan yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) ternyata banyak yang di komersilkan oleh pemiliknya , dan tidak ada retribusi ke pemkab Bogor dalam membayar pajak. Lokapurna adalah area konservasi yang sejak 1967 dipinjamkan ke sejumlah Legiun Veteran Kecamatan Cibungbulan untuk dijadikan lahan garapan untuk di gunakan oleh purnawirawan dan keluarganya.

Belakangan, baru dikatahui bahwa tanah garab tersebut ternyata diperjualbelikan oleh sebagian pemegang hak garab dan prosesnya sederhana, awalnya cukup dengan sepengetahuan kepala desa. Bahkan, sejak 2010, cukup dengan tanda tangan ketua rukun warga, maka hak pengalihan lahan garab yang menyangkut kawasan konservasi alam ini lumrah terjadi di kawasan tersebut yang dilakukan oleh penggarab kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

Pihak Taman Nasional sudah lama terus berupaya menertibkan bangunan tersebut. Namun seharusnya pihak Taman Nasional dapat berkordinasi dengan pemkab Bogor dalam hal peraturan daerah yang tertuang dalam perda, maupun perbup kabupaten Bogor, dalam mendata dan melakukan inventarisir aset lahan tersebut yang telah di pindah tangankan dari masyarakat penggarab dan pemilik bangunan tersebut yang berawal dari sebuah jual beli lahan garab.

Usaha penertiban dan pembongkaran pihak Taman Nasional seharusnya berkordinasi dengan pemkab Bogor dalam mensinergikan situasi dan kondisi guna meredam hal – hal yang dapat terjadi jika dilaksanakan penertiban di kawasan konservasi alam Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Yang selalu berhadapan oleh preman bayaran maupun oknum Ormas yang membekinggi bangunan – bangunan tersebut.

Pengelola Taman Nasional dan pemerintah kehilangan stamina dan akhirnya tak berdaya

Sepertinya dari sisi penertiban nampak jelas terlihat pihak pengelolah kawasan Taman Nasional sudah hampir menemui jalan buntu, atau mungkin ada dugaan adanya gejala masuk angi.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Izin Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam sendiri sesungguhnya mewajibkan pemilik bangunan mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan, gubernur, serta bupati ataupun wali kota. Pengusahaan pariwisata alam, menurut aturan tersebut, adalah penyediaan jasa wisata alam, dari jasa perjalanan wisata sampai jasa pramuwisata.

Persoalannya, dari zaman Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan sampai sekarang Siti Nurbaya Bakar, tak ada langkah tegas. Pada 2010, Zulkifli Hasan sesumbar akan memenjarakan para pemilik vila liar. Namun kementerian itu tak pernah mengambil langkah hukum apa pun terhadap para elite pemilik vila.

Jelas-jelas pendirian villa di area konservasi melanggar peraturan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kawasan Taman Nasional Halimun-Salak adalah area resapan hulu Sungai Cisadane. Sungai Cisadane-yang terhubung dengan Kali Pesanggrahan, Cideng, Krukut, dan Kali Baru-bila tidak mampu menampung air akan menimbulkan banjir besar di Jakarta, hal ini merupakan PR panjang bagi para pihak dalam hal ini kementrian terkait dan pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten – kota di wilayah provinsi jawa barat.

Tak pelak, keputusan memberikan izin mengelola pariwisata alam bagi para pemilik vila liar akan menyuburkan tumbuhnya vila-vila komersial baru. Berkurangnya resapan air pasti akan semakin parah. Lemahnya pemerintah menjaga lingkungan dan kekurangtegasan dalam menghadapi orang-orang berduit dan warga yang pragmatis adalah penyebabnya.

Pertayaan klasik akankah pihak Taman Nasional dalam hal ini kementrian Kehutanan dan pemkab maupun provinsi mampu untuk berjalan dengan peraturan yang telah menjadi panduan bagi pihak kementrian mapun pemerintah daerah!?.

Reporter:

A.Hidayat